 |
| Download |
Sejarah Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan & Demokrasi, disingkat Koalisi Perempuan Indonesia dikukuhkan lewat Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada Kamis, tanggal 17 Desember 1998. Logo Koalisi Perempuan Indonesiauntuk Keadilan dan Demokrasi. Koalisi Perempuan Indonesia pertama kalinya diumumkan berdirinya pada tanggal 18 Mei 1998 oleh sekumpulan perempuan aktivis di Jakarta dengan support 75 aktivis perempuan dari beragam daerah yang menyepakati dibuatnya Koalisi Perempuan Indonesia. Tindakan ini adalah sisi dari gerakan reformasi turunkan Soeharto.
Kongres Nasional I diselenggarakan di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998 yang di hadiri kian lebih 500 perempuan dari 25 provinsi serta Timor Leste. Kongres membuahkan AD/ART, program kerja, Deklarasi Yogyakarta, 15 presidium yang mewakili grup kebutuhan perempuan kebiasaan ; lanjut usia, jompo serta penyandang cacat ; profesional ; pekerja bidang informal ; miskin kota ; miskin desa ; pemuda, pelajar& mahasiswa ; perempuan yang dilacurkan ; buruh ; janda, perempuan kepala rumah tangga & tak menikah ; anak marjinal ; petani ; nelayan ; ibu rumah-tangga ; lesbian, biseksual serta transeksual, juga pilih Nursyahbani Katjasungkana sebagai Sekretaris Jenderal serta Antarini Arna sebagai koordinator Presidium Nasional.
Kongres II diadakan pada Januari 14-18, 2005 di Jakarta. Kongres ini pilih lima Prsidium nasional serta mengambil keputusan Masruchah sebagai Sekjend hasil penentuan oleh anggota. Zohra Andi Baso dipilih sebagai Koordinator Presidium Nasional. Dalam Kongres ini dapat mengambil keputusan menambahkan dua grup kebutuhan baru yakni buruh migran serta pembelahan grup penyandang cacat (kekuatan fisik yang tidak sama) dari grup lanjut usia. Kongres ini di hadiri 600 perwakilan dari Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, banten, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, serta Sumatera Utara. Koalisi Perempuan Indonesia yaitu organisasi perempuan yang berjuang untuk wujudkan keadilan serta demokrasi dengan berdasar teguh pada nilai-nilai serta prinsip kejujuran, keterbukaan, kesamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan serta solidaritas pada rakyat kecil serta yang tertindas.
Selain itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menampik semua bentuk diskriminasi berdasarkan type kelamin, kelas social, agama, keyakinan, ras, etnis, tujuan seksual, warna kulit, bentuk badan, kekuatan fisik yang tidak sama (diffable), umur, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, serta ketidaksamaan- ketidaksamaan yang lain, dan menjaga lingkungan hidup.